Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, saat mengikuti petemuan kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Sulawesi Tenggara - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meninjau langsung berbagai isu terkait penegakan hukum di wilayah tersebut. Dalam kunjungan ini, dirinya didampingi oleh jajaran Polda Sultra, petinggi Kejaksaan Tinggi (Kejati), perwakilan Pengadilan Negeri, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Kunjungan ini menjadi ajang diskusi intensif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi penegak hukum di Sultra. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah minimnya sarana dan prasarana (sarpras) penunjang bagi institusi penegak hukum. Keterbatasan tersebut dinilai menjadi kendala dalam menegakkan hukum secara optimal, terutama dalam menangani maraknya aktivitas tambang ilegal yang menjadi perhatian serius di wilayah ini.

“Khususnya tambang-tambang misalkan yang mencemari lingkungan. Kita mau dorong penegak hukum untuk menindak tegas praktik tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan,” ujar Rudianto usai memimpin kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (6/12/2024).

Selain isu tambang ilegal, kasus Supriyani juga menjadi sorotan publik selama kunjungan tersebut. Meski tidak dirinci, kasus ini dianggap mencerminkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses penegakan hukum di Sultra.

Di sisi lain, Rudianto memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, khususnya jajaran kepolisian, atas keberhasilan mereka dalam menjaga stabilitas selama pelaksanaan pesta demokrasi. Ia menilai, kerja keras polisi dalam mengamankan jalannya pemilu telah berkontribusi besar dalam mencegah konflik antar pendukung pasangan calon.

“Kami mengapresiasi dedikasi polisi dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga kondusifitas selama pemilu. Ini menjadi contoh baik dalam menjaga demokrasi yang sehat,” tutup Rudianto.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Sultra dan mengatasi berbagai persoalan yang ada. (upi/aha)